Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
